ciremaipost.com

Kisruh Partai Menjelang Pilkada Kuningan

Surel Cetak PDF

Arus Bawah PPP Melawan Elit Politik Tingkat Atas

Oleh : Nanang Subarnas, S.Hut.*)


Kuningan – Pemberitaan tentang adanya dukungan beberapa parpol kepada tiap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kuningan yang belum pasti, terus menggeliat. Sebut saja Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kuningan, yang sebenarnya hingga kini masih berpolemik di internalnya menyusul adanya dugaan arogansi elit politik di tubuh partainya masing-masing yang tersirat tidak mengakomodir aspirasi arus bawah partai.

Di tubuh PPP Kuningan, yang menurut beberapa orang, secara institusi telah menyatakan dukungannya terhadap pasangan UTAMA (Hj. Utje Ch. Suganda – H. Acep Purnama), namun di tatanan arus bawah dan stake holder-nya banyak yang tidak menyatakan demikian.

Melihat kondisi perpolitikan seperti itu, Saya, sebagai penggiat LSM, Ormas dan Parpol yang ada di Kuningan, atau bahkan seluruh masyarakat Kuningan merasa perlu adanya kejelasan, apakah parpol A ini benar mendukung pasangan A ataukah B.

Karena, dari obrolan ringan di warung kopi tetangga, konstelasi politik yang semrawut ini tidak jarang bisa menimbulkan konflik antar masyarakat. Pernah suatu ketika saya melihat dua orang yang sedang “berebut pepesan kosong” bahkan hampir terjadi perkelahian.

Kata si A, partai Ini benar telah mendukung pasangan Ini, namun kata si B, partai Ini itu masih belum menentukan sikap, soalnya ada rekayasa rekomendasi di tingkat wilayahnya. Bahkan menurut si B, surat rekomendasi yang disinyalir ada pemalsuan dokumen di dalam prosesnya, akan terus diusut oleh beberapa pengurus partai Ini. Sontak Si A, sebagai teman dekat orang yang diduga ikut andil dalam penerbitan surat rekomendasi tersebut, marah dan terjadilah adu mulut diantara keduanya.

Fenomena di lapangan ini, bisa saja menjadi suatu bola salju, yang semula dianggap kecil, bisa saja lama kelamaan menjadi satu bom waktu untuk pemecah persatuan di kalangan masyarakat kita, lantaran tidak adanya kejelasan.

Kalau saja Saya boleh menyusuri latar belakang dari kekisruhan PPP saat ini, semuanya timbul karena tidak adanya konsolidasi dan komunikasi aktif antar pengurus parpol dan simpatisan serta kader yang ada di bawahnya. Saya mensinyalir semuanya berawal dari tidak adanya komunikasi antara pihak DPC dengan DPW yang dalam hal ini diwakili olah Koordinator Wilayah DPW PPP.

Jika saja dari awal perencanaan sebelum parpol membuka pendaftaran calon melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan semua unsur yang ada, mungkin gejolak yang terjadi di tataran arus bawah tidak akan terjadi separah ini.

Terlepas dari latar belakang tadi, semua sudah terjadi, dan gejolak pun telah menggelora. Jika kisruh ini tetap dipandang sebelah mata dan dikecilkan, bukan suatu hal yang mustahil, parpol akan kehilangan konstituennya dan juga simpati dari masyarakat. Mereka yang bermain di tatanan elit politik yang terkesan memaksakan kehendaknya, dengan alasan ini sudah kebijakan parpol di level atas, telah sukses menggadaikan partai hanya untuk kesenangan sesaat, tanpa memperhatikan kebesaran partai jangka panjang.

Satu hal lagi yang coba Saya ungkap, sekarang bukan lagi jaman feodalisme, dimana bawahan harus tunduk, patuh, menghormati, menghargai kebijakan atasannya, walaupun kebijakan tersebut bertentangan dengan hati nurani dan realita yang terjadi, sebagaimana yang diharapkan.

Sikap menghargai atasan akan timbul dengan sendirinya, jika atasan bisa menghargai bawahan, melaksanakan apa yang diharapkan bawahan. Bukan malah memaksa bawahan harus patuh, sementara lembaga yang ditempatinya menjadi berada dalam ancaman besar untuk dirobohkan oleh orang dalamnya sendiri.

Tentunya setiap organisasi, parpol, LSM, ataupun apa namanya, pasti memiliki rel aturan main untuk internal lembaganya, yakni AD/ART. Ada yang mengatakan kebijakan yang diambil menjadi domain mereka yang berada di level atas.

Namun, jangan salah, sesuai AD/ART juga, kebijakan tersebut dikeluarkan berpedoman dari hasil penyerapan aspirasi arus bawah. Jika kebijakan tersebut bertentangan dengan amanah arus bawah yang secara legal diputuskan sesuai AD/ART, maka pemaksaan kebijakan di level atas sudah semestinya gugur secara konstitusi lembaga.

Saya, jadi teringat, karena Saya termasuk penggiat di PPP Kab. Kuningan, ada satu lembaga yang dipunyai oleh PPP untuk menyelesaikan pro-kontra yang terjadi antara PAC, DPC dan DPW PPP. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Partai, yang kedudukannya berada di pusat.

Dan di PPP ada pula klausul, jika terjadi konflik antara PAC, DPC dan DPW yang saling bertentangan, maka DPP mempunyai wewenang untuk menengahi masalah ini. Jika saja tulisan saya ini didengar dan dibaca oleh mereka yang ada di tingkat pusat, Saya hanya mengusulkan bagaimana jika Mahkamah Partai PPP difungsikan untuk menyelesaikan masalah ini? Coba semua duduk bersama, untuk mencairkan permasalahan, demi kebesaran organisasi ke depannya.

Tentunya mengacu kepada apa yang sudah digariskan di AD/ART organisasi, dimana semua pihak yang bermasalah harus dilibatkan, dengan tidak mengesampingkan suara arus bawah yang juga legalitasnya kuat. Semoga PPP Kuningan tetap solid, dan tidak terpengaruh oleh segelintir orang yang hanya ingin hidup di organisasi, bukan berusaha membuat organisasi ini hidup.

*) Sekretaris PAC PPP Kec. Garawangi
Sekjen GAMAS Kab. Kuningan

Share

 

Facebook Comments ()


 

Add comment


Security code
Refresh

Polling Geothermal

Polling Geothermal
 

Apakah yang anda cari di Ciremai Post..?