ciremaipost.com

Penyalahgunaan Kendaraan Dinas, Korupsi Terselubung Pejabat Publik

Surel Cetak PDF

Oleh : Mukdiana
Mahasiswa Fak.Hukum UNIKU

Pada salah satu malam minggu diawal tahun 2013, saya sempat dibuat dongkol oleh salah satu kendaraan Dinas yang dikendarai secara “ugal-ugalan” di jalan siliwangi Kuningan, walaupun tidak membuat saya cedera tetapi persoalannya bukan cedera dan tidak, karena ternyata kendaraan yang dikendarai adalah kendaraan jenis AVP berplat merah, yang lebih ironis lagi karena pengemudinya ternyata seorang remaja yang berusia kira-kira 16-18 tahun (terlihat dari luar).

Ketika hal ini diceritakan kepada kawan-kawan saya, ternyata persoalan serupa diakui pernah dialami beberapa kawan saya, ditempat yang berbeda dan bisa jadi pelakunya juga berbeda. Sehingga muncul pertanyaan bisa jadi kendaraan dinas yang dipake oleh beberapa remaja yang dipakai secara ugal-ugalan. Dan kebetulan hampir mencelakai saya bukan malam itu saja terjadi.

Tetapi hampir bisa dipastikan beberapa remaja yang entah mempunyai hubungan apa dengan pejabat berwenang yang sesungguhnya (yang mempunyai hak guna terhadap mobil dinas tersebut) bisa jadi putranya, keluarganya, atau siapapun itu yang jelas pasti mempunyai hubungan emosional dengan pejabat tersebut. Karena tidak mungkin orang yang tidak mempunyai hubungan emosional tertentu dengan pejabat tersebut diperbolehkan dan berani menggunakan mobil dinas.

Selain persoalan tersebut, kita pasti tidak asing lagi menjumpai kendaraan Plat Merah dihari libur, dipasar, ditempat rekreasi, ditempat yang kadang tidak ada hubungannya dengan kedinasan. Bahkan tidak jarang yang mengendarainya orang yang tidak dikenal dilingkungan birokrasi kita, kendaraan dinas seolah-olah telah menjadi hak pejabat tertentu yang bisa digunakan kapan saja, untuk apa saja, oleh siapa saja yang penting mempunyai kedekatan secara emosional maupun fungsional dengan pejabat tersebut, walaupun diluar kedinasan dan bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan pelayan terhadap masyarakat.

Kalau kita mencoba bertanya tentang latar belakang pengadaan kendaraan dinas, pasti hampir semua menjawab dengan diplomatis bahwa pemberian kendaraan dinas adalah untuk memaksimalkan pelayanan publik, dan pengabdiannya terhadap masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, apalagi yang tidak ada hubungan dengan hal tersebut seperti dipake ugal-ugalan bahkan dipake belajar mengemudi oleh anak-anaknya.PERTANYAANNYA KENAPA HAL TERSEBUT BISA TERJADI???

Padahal diakui atau tidak Kendaraan Dinas selain dibeli menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat, pemeliharaan dan perawatannya juga menggunakan uang yang sama, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berbunyi pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Sebagai aset negara/daerah, maka segala biaya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas yang bersangkutan tentunya akan dibebankan kepada negara. Tetapi kembali lagi, peraturan tinggallah peraturan tergantung persepsi dan moral para pejabat dan pimpinan daerah dalam memahami penggunaan mobil dinas tersebut.

Dengan demikian kira-kira menurut para pembaca adil atau tidak???  Ketika negara dan rakyat harus urunan untuk membiayai kendaraan dinas yang digunakan bukan untuk urusan kedinasan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedinasan, bahkan dengan “keangkuhannya” merasa apa yang mereka pakai adalah hak yang bebas digunakan untuk apa saja, kapan saja, dan oleh anggota keluarganya.

Sebenarnya diakui atau tidak, penyalahgunaan terhadap kendaraan dinas dalam bentuk apapun merupakan tindakan merugikan terhadap negara dan penghianatan terhadap maysarakat, walaupun banyak yang tidak menerima perbuatan tersebut sama dengn kejahatan dan korupsi kita bisa melihat dalam UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi.

Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan, penyalahgunaan wewenang, mengakibatkan pemborosan keuangan negara karena ada inefisiensi penggunaan anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga terdapat kerugian negara, dan menguntungkan atau memperkaya pribadi penyelenggara negara atau keluarganya.

Dengan demikian keempat unsur tindak pidana korupsi menurut UU 20/2001 telah terpenuhi semua, namun karena hal tersebut (penggunaan kendaraan dinas) diluar kemestian sangat banyak diselewengkan, sehingga kadang-kadang kita hampir menganggap itu hal yang biasa, sehingga masyarakat banyak yang tidak paham dan tidak peduli dengan hal tersebut.

Hal ini diperparah dengan mental dan moral para pejabat yang mendapat hak guna pakai kendaraan tersebut yang sudah rusak sehingga penyelewengan apapun yang dilakukan beserta keluarganya dianggap hal yang biasa.

Akhirnya dimasa yang sangat peka terhadap persoalan-persoalan korupsi seperti saat ini, mudah-mudahan tulisan sebagai wujud curahan hati yang sederhana ini bisa menjadi awal dari sebuah gerakan yang mampu mengarahkan pemikiran semua, sehingga konsepsi tentang kendaraan dinas sebagai fasilitas dan alat bantu penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa dikembalikan seperti semula.

Sehingga kita tidak akan menjumpai lagi kendaraan Plat Merah berkeliaran dihari libur, dipasar, tempat rekreasi dan tempat yang tidak semestinya apalagi diluar jam kedinasan.

Share

 

Facebook Comments ()


 

Add comment


Security code
Refresh

Polling Geothermal

Polling Geothermal
 

Apakah yang anda cari di Ciremai Post..?